BAHASA DAN RUANG MENTAL PENGGUNAAN BAHASA DALAM PROSES PERADILAN KAJIAN LINGUISTIK KOGNITIF

Abstract

Dalam sistem peradilan Indonesia, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran sesuatu, berlangsung relatif panjang atau lama. Mulai dari 1) pelaporan, 2) pemeriksaan (penyelidikan),
3) penyidikan, 4) P2I (pelimpahan perkara), 5) penetapan sebagai tersangka, 6) persidangan,
7) dakwaan, 8) pembelaan (pledoi), 9) tanggapan (eksespsi) dan 10) putusan penyeleidikan. Keseluruhan proses peradilan tersebut menggunakan Bahasa sebagai media komunikasi. Mulai proses pelaporan oleh saksi korban, penyusunan berita acara pemeriksaan, hasil penyelidikan serta surat dakwaan, menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa untuk mendeskripsikan seluruh proses dugaan tindak pidana tersebut menggunakan Bahasa dalam bentuk teks yang tersusun dari rangkaian kata dan tersusun dalam kalimat-kalimat.
Dalam penyusunan teks tersebut, para pihak akan mengekspresikan emosinya atau egonya berdasarkan presepsi masing-masing dan dilandasi juga oleh kepentingan masing- masing dan dilandasi juga ileh kepentingan masing-masing sering kali, para penengak hukum kesulitan membuat atau menyusun teks, sehingga teks yang dibuat disusun berdasarkan subjektivitas dan logika imaji, bukan logika realitas. Subjektivitas dalam konteks Bahasa hukum ini, sarat akan kepentingan. Terutama adanya pengaruh tata Bahasa uang. Apabila tata Bahasa uang ini telah menjadi kamus mental dalam ruang mentak para penegak hukum, maka keadilan dan kebenaran hukum akan berada pada penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim secara powerfull, sedangkan posisi penasehat hukum (advokat) hanya sebagai pelengkap saja. Tulisan ini akan membahas penggunaan Bahasa dalm proses peradilan, dari sudut pandang Linguistik Kognitif.