TRADISI, MASYARAKAT MULTIKULTURAL, DAN PANCASILA DI BALI

Abstract

Riak-riak sosial belakangan ini mengemuka dalam praktik keberagamaan di Bali. Hal ini terjadi antara kelompok yang merasa “memiliki otoritas” terhadap tradisi dan budaya Bali yang menyebut kelompoknya Dresta Bali dengan kelompok lain (Liyane) yang dipandang sebagai kelompok yang berlawanan dengan kelompok Dresta Bali. Ini merupakan konstruksi politik yang dibangun untuk kepentingan tertentu yang mengisyaratkan adanya fragmentasi dalam pelaksanaan praktik keberagamaan sebagaimana tercermin pada kelompok Dresta Bali. Kelompok Liyane ini dianggap memiliki keyakinan bahwa pengaruh yang dibawa bukan dari tanah Bali atau dari luar. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa persoalan signifikan muncul terkait bagaimana praktek tradisi keberagamaan yang ada saat ini seolah-olah memicu riak sosial tidak hanya di akar rumput secara horizontal, tetapi juga di kalangan elit masyarakat secara vertikal. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam tulisan ini: Pertama, apa dan bagaimana mereka memaknai tradisi atau budaya lokal dalam praktik keagamaan di masyarakat Bali? Kedua, mengapa mereka mengangkat politik identitas dengan memanfaatkan isu agama dalam debat sosial budaya Bali modern? Ketiga, bagaimana sejarah perkembangan tradisi atau ideologi ini, sehingga dipandang mampu mendistorsi kehidupan beragama di Bali? Keempat, bagaimana bentuk, fungsi, dan makna tradisi keberagamaan yang dikembangkan terkait erat dengan aspek sosial agama, adat dan hukum dan politik dalam kaitannya dengan masalah kebhinekaan di Bali khususnya dan dalam rangka membangun negara-bangsa di Nusantara? Pertanyaan-pertanyaan signifikan inilah yang dielaborai lebih jauh dalam tulisan ini untuk lebih memahami bagaimana budaya lokal dapat memperkuat ideologi Pancasila dalam konteks pembangunan negara-bangsa di Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.