ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SUBSIDI MELALUI PUBLIC SERVICE OBLIGATION PADA SEKTOR TRANSPORTASI DARAT (STUDI KASUS PT TRANSPORTASI JAKARTA)
DOI:
https://doi.org/10.24843/EEP.2024.v13.i10.p02Kata Kunci:
Keywords : Public Service Obligation; Land Transportation; Subsidy; Program Effectiveness; Driver Income; PT Jakarta Transportation.Abstrak
This research aims to analyze the effectiveness of subsidy programs through Public Service Obligation (PSO) in the land transportation sector and identify their impact on the income of drivers at PT Jakarta Transportation. The research method involves collecting data through interviews with drivers, analyzing income data, and evaluating the implementation of the subsidy program. The results show that the subsidy program through PSO has a significant impact on drivers' income. There is an increase in income attributable to the increase in the number of passengers and the fares guaranteed by the subsidy program. The analysis of drivers' income data shows variation in the impact of the subsidy program, depending on factors such as routes, operational hours, and passenger occupancy levels. These factors need to be considered in designing subsidy policies to make them more equitable and sustainable for drivers.
Keywords : Public Service Obligation; Land Transportation; Subsidy; Program Effectiveness; Driver Income; PT Jakarta Transportation.
Referensi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2016). Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2016 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi kepada BUMD PT Transportasi
Jakarta. Jakarta: Pemerintahan Daerah DKI Jakarta.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2022). Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2022 tentang
Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu, dan Lintas Raya
Terpadu.
Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2007). Public service
obligation (PSO). Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan Republik
Indonesia.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013). Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kursus Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Erwan, A. P. (2010). Subsidi sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Dilema Antara Rasionalitas
Ekonomi dan Tekanan Politik. Diakses tanggal 8 Februari 2023 dari
http://www.bppk.depkeu.go.id/id/berita-cimahi/9631- memahami-
pengertiankebijakan-subsidi-dalamAPBN.
Handoko, T. H. (2015). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
Harahap, S. S., (2002). Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Jura, D. C. (2016). Pengaruh kenaikan BBM dan jumlah penumpang terhadap pendapatan
sopir angkot di kota Manado tahun 2015. E-Jurnal Universitas Sam Ratulangi, (16),
538-548.
Kuswoyo. 2011. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan
Anggaran Belanja diakhirTahun Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN
Kediri). Tesis-Abstrak. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Nasution. H. M. N. (2004). Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia Nazir, M.
(1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Niswonger. (1999). Prinsip – Prinsip Akuntansi, edisi 19 jilid 1. Terjemahkan oleh Alfonsius Sirait
dan Helda Gunawan. Jakarta: Salemba Empat.
Pasalong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Public. Alfabeta: Bandung.
Republik Indonesia, (2009). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
Republik Indonesia, (2009).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. (2003). Undang – Undang RI no. 19 tahun 2003 mengatur tentang Badan
Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1.
Soemarsono. (2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 E-Jurnal Ekonomi Pembangunan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
